Pengadilan Negeri Rantau Kelas IIPengadilan Negeri Rantau Kelas IIPengadilan Negeri Rantau Kelas II
  • Beranda
  • Tentang Pengadilan
    • Pengantar dari Ketua Pengadilan
    • Visi, Misi dan Motto
    • Profil Pengadilan
      • Sejarah Pengadilan
      • Profil Hakim dan Pegawai
        • Profil Ketua dan Wakil Ketua
        • Profil Hakim
        • Profil Panitera dan Sekretaris
        • Profil Pejabat Struktural Kesekretariatan
        • Profil Pejabat Fungsional Kepaniteraan
        • Profil Panitera Pengganti
        • Profil Jurusita/Jurusita Pengganti
        • Profil Pelaksana
        • Profil PPNPN
      • Struktur Organisasi
      • Wilayah Yuridiksi
      • Tugas Pokok dan Fungsi
    • Profil Role Model dan Agen Perubahan
      • Profil Role Model
      • Profil Agen Perubahan
    • Kepaniteraan
      • Kepaniteraan Pidana
        • Prosedur Permohonan Banding
        • Prosedur Permohonan Kasasi Pidana
        • Tugas dan Fungsi Pidana
      • Kepaniteraan Perdata
        • Jenis dan Syarat Pelayanan
        • Biaya Perkara Per Radius
        • Daftar Delegasi
        • Biaya Panggilan Relaas per Radius
        • Prosedur Permohonan Banding
        • Prosedur Permohonan Kasasi
        • Prosedur Konsinyasi
        • Prosedur Permohonan Eksekusi
        • Tugas dan Fungsi Perdata
      • Kepaniteraan Hukum
        • Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
        • Tugas dan Fungsi Hukum
    • Kesekretariatan
      • Sub Bagian Perencanaan, TI Dan Pelaporan
      • Sub Bagian Kepegawaian, Oganisasi dan Tata Laksana
      • Sub Bagian Keuangan dan Umum
    • Sistem Pengelolaan Pengadilan
      • E-Learning
      • Kebijakan/Yurisprudensi
      • Rencana Strategis
      • Pengawasan dan Kode Etik Hakim
  • Layanan Publik
    • Jam Kerja
    • Tata Tertib
      • Tata Tertib Umum
      • Tata Tertib Persidangan
    • Daftar Informasi Publik (DIP)
    • Pengaduan Layanan Publik
      • Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan
      • Alur dan Jangka Waktu Pengaduan
      • Hak-Hak dalam Proses Persidangan
      • Fasilitas Publik
      • Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan
      • Hak-Hak Pelapor dugaan Pelanggaran Hakim dan Pegawai
    • Layanan Informasi Publik
      • Dasar Hukum
      • Struktur PPID
      • Prosedur Permohonan Informasi
      • Prosedur Keberatan atas Permintaan Informasi
      • Laporan Akses Informasi
      • Kontak Pelayanan Informasi
      • Tautan SIPPN Menpan
      • Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
    • Info Perkara dan Persidangan
      • Jadwal Sidang
      • Info Denda Tilang
      • Informasi Perkara
      • Statistik Perkara
      • Direktori Putusan
      • Delegasi
      • Alur Mediasi
    • Laporan
      • SOP
      • Survey IKM
      • Survey IPK
      • Survei Harian
      • LKjIP dan Dokumen SAKIP
        • Ringkasan LKJIP
      • Daftar Aset dan Inventaris
      • LHKPN & LHKASN
      • Laporan Tahunan
      • Laporan RKAKL
      • Laporan DIPA
      • Laporan Realisasi Anggaran
      • Laporan Manajemen Resiko
    • Layanan e-Berpadu
    • Panduan e-Court
    • Panduan Eraterang
    • Anjungan Layanan Mandiri
      • Layanan Perdata
      • Layanan Pidana
      • Layanan Hukum
      • Layanan Umum
  • Layanan Hukum
    • Prosedur Peminjaman Berkas
    • Layanan Bantuan Hukum
      • Alur Layanan Pos Bantuan Hukum
      • Biaya Layanan Hukum
      • Pengaduan Masyarakat
    • JDIH MA
      • SEMA
      • PERMA
      • SK-KMA
    • JDIH PN Rantau
    • Prosedur Berperkara
      • Prosedur Gugatan Sederhana
      • Prosedur Perkara Perdata
      • Prosedur Eksekusi
  • Hubungi Kami
    • Alamat Pengadilan
    • Media Sosial PN Rantau
      • INSTAGRAM
      • FACEBOOK
      • YOUTUBE
      • PTSP PN Rantau
  • Berita
    • Berita Umum
    • Galeri Foto
      • Kegiatan Pengadilan
      • Fasilitas dan Ruangan Untuk Publik
      • Fasilitas Dan Ruangan Untuk Kelompok Rentan
      • Sarana Persidangan Anak
      • Informasi Serta Merta
    • Video Galeri
  • Reformasi Birokrasi
    • Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)
    • Zona Integritas
      • LKE ZI PN Rantau

Tata Tertib Umum

Syarat Mengajukan Bantuan Hukum

Humas_PN_Rantau
Features
Dilihat: 3029
Rating:
( 0 Rating )
Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang
 

Persyaratan untuk mendapatkan layanan Bantuan Hukum :

  • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miski (Raskin), Kartu Program Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk kurang mampu (miskin) dalam basis data terpadu pemerintah yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untk memberikan keterangan tidak mampu, atau
  • Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan bantuan hukum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posyankum Pengadilan Negeri Mungkid.
  • Pemberi layanan bantuan hukum Pengadilan Negeri Mungkid, yang terdiri dari :
  1. Formulir permohonan
  2. Dokumen persyaratan yang telah tertera.
  3. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan
  4. Dokumen hukum yang telah di buat di Posyankum Pengadilan Negeri Mungkid.
  5. Pernyataan telah diberikannya layanan yang di tandatangani oleh petugas Posyankum Pengadilan Negeri Mungkid dan penerima layanan darilayanan bantuan hukum  Pengadilan Negeri Mungkid.
  • Apabila penerima layanan Posyankum Pengadilan Negeri Mungkid Tidak Sanggup Membayar Perkara, maka petugas Posyankum akan memberikan Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid.
  • Apabila Penerima Layanan Posyankum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di saat sidang pengadilan, maka petugas Posyankum Pengadilan Negeri Mungkid akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagai mana dimaksud dalam UU NO. 16 Tahun  2011 Tentang Bantan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (GRATIS )


  • Sebelum
  • Berikut
© 2025 Template PN Kalsel Tim IT PN Kalsel||Design By IT PN Rantau
  • Beranda
  • Tentang Pengadilan
    • Pengantar dari Ketua Pengadilan
    • Visi, Misi dan Motto
    • Profil Pengadilan
      • Sejarah Pengadilan
      • Profil Hakim dan Pegawai
        • Profil Ketua dan Wakil Ketua
        • Profil Hakim
        • Profil Panitera dan Sekretaris
        • Profil Pejabat Struktural Kesekretariatan
        • Profil Pejabat Fungsional Kepaniteraan
        • Profil Panitera Pengganti
        • Profil Jurusita/Jurusita Pengganti
        • Profil Pelaksana
        • Profil PPNPN
      • Struktur Organisasi
      • Wilayah Yuridiksi
      • Tugas Pokok dan Fungsi
    • Profil Role Model dan Agen Perubahan
      • Profil Role Model
      • Profil Agen Perubahan
    • Kepaniteraan
      • Kepaniteraan Pidana
        • Prosedur Permohonan Banding
        • Prosedur Permohonan Kasasi Pidana
        • Tugas dan Fungsi Pidana
      • Kepaniteraan Perdata
        • Jenis dan Syarat Pelayanan
        • Biaya Perkara Per Radius
        • Daftar Delegasi
        • Biaya Panggilan Relaas per Radius
        • Prosedur Permohonan Banding
        • Prosedur Permohonan Kasasi
        • Prosedur Konsinyasi
        • Prosedur Permohonan Eksekusi
        • Tugas dan Fungsi Perdata
      • Kepaniteraan Hukum
        • Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
        • Tugas dan Fungsi Hukum
    • Kesekretariatan
      • Sub Bagian Perencanaan, TI Dan Pelaporan
      • Sub Bagian Kepegawaian, Oganisasi dan Tata Laksana
      • Sub Bagian Keuangan dan Umum
    • Sistem Pengelolaan Pengadilan
      • E-Learning
      • Kebijakan/Yurisprudensi
      • Rencana Strategis
      • Pengawasan dan Kode Etik Hakim
  • Layanan Publik
    • Jam Kerja
    • Tata Tertib
      • Tata Tertib Umum
      • Tata Tertib Persidangan
    • Daftar Informasi Publik (DIP)
    • Pengaduan Layanan Publik
      • Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan
      • Alur dan Jangka Waktu Pengaduan
      • Hak-Hak dalam Proses Persidangan
      • Fasilitas Publik
      • Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan
      • Hak-Hak Pelapor dugaan Pelanggaran Hakim dan Pegawai
    • Layanan Informasi Publik
      • Dasar Hukum
      • Struktur PPID
      • Prosedur Permohonan Informasi
      • Prosedur Keberatan atas Permintaan Informasi
      • Laporan Akses Informasi
      • Kontak Pelayanan Informasi
      • Tautan SIPPN Menpan
      • Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
    • Info Perkara dan Persidangan
      • Jadwal Sidang
      • Info Denda Tilang
      • Informasi Perkara
      • Statistik Perkara
      • Direktori Putusan
      • Delegasi
      • Alur Mediasi
    • Laporan
      • SOP
      • Survey IKM
      • Survey IPK
      • Survei Harian
      • LKjIP dan Dokumen SAKIP
        • Ringkasan LKJIP
      • Daftar Aset dan Inventaris
      • LHKPN & LHKASN
      • Laporan Tahunan
      • Laporan RKAKL
      • Laporan DIPA
      • Laporan Realisasi Anggaran
      • Laporan Manajemen Resiko
    • Layanan e-Berpadu
    • Panduan e-Court
    • Panduan Eraterang
    • Anjungan Layanan Mandiri
      • Layanan Perdata
      • Layanan Pidana
      • Layanan Hukum
      • Layanan Umum
  • Layanan Hukum
    • Prosedur Peminjaman Berkas
    • Layanan Bantuan Hukum
      • Alur Layanan Pos Bantuan Hukum
      • Biaya Layanan Hukum
      • Pengaduan Masyarakat
    • JDIH MA
      • SEMA
      • PERMA
      • SK-KMA
    • JDIH PN Rantau
    • Prosedur Berperkara
      • Prosedur Gugatan Sederhana
      • Prosedur Perkara Perdata
      • Prosedur Eksekusi
  • Hubungi Kami
    • Alamat Pengadilan
    • Media Sosial PN Rantau
      • INSTAGRAM
      • FACEBOOK
      • YOUTUBE
      • PTSP PN Rantau
  • Berita
    • Berita Umum
    • Galeri Foto
      • Kegiatan Pengadilan
      • Fasilitas dan Ruangan Untuk Publik
      • Fasilitas Dan Ruangan Untuk Kelompok Rentan
      • Sarana Persidangan Anak
      • Informasi Serta Merta
    • Video Galeri
  • Reformasi Birokrasi
    • Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)
    • Zona Integritas
      • LKE ZI PN Rantau