Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

Evidence Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Negeri Rantau

Features
Dilihat: 127
Rating:
( 3 Ratings )

Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang
 

DOKUMEN AWAL :

1. LAPORAN PENGAWASAN BIDANG
2. SAKIP PN RANTAU
3. MANAJEMEN RESIKO PN RANTAU
4. SOSIALISASI CORE VALUE
5. SOSIALISASI SAKIP
6. SOSIALISASI SOP
7. SURVEY SKM
8. SURVEY SPAK
9. TINDAK LANJUT SKM DAN SPAK
10. BEBAS TEMUAN BERKAS HILANG
11. BEBAS TEMUAN KEUANGAN
12. BEBAS TEMUAN LKA TIDAK DITINDAK LANJUTI
13. HIBAH

EVIDENCE LEMBAR EVALUASI/LKE  AMPUH :

1. PERMA NOMOR 7 TAHUN 2016
2. PERMA NOMOR 8 TAHUN 2016
3. PERMA NOMOR 9 TAHUN 2016
4. PELAKSANAAN PERMA 1 2 DAN 3
5. Pelaksanaan PERMA 6-2022
6. PERSIDANGAN ELEKTRONIK E-LETIGASI
7. Pelaksanaan PERMA 8-2022 Sidang Elektronik
8. PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KPN DAN WKPN
9. PENGAWASAN BIDANG
10. PENGAWASAN ANTAR BIDANG
11. PENGAWASAN EKSEKUSI
12. PENERAPAN INSTRUKSI DIRJEND BADILUM NO 1 2024
13. PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
14. PUBLIKASI PUTUSAN
15. Pelaksanaan Monitoring Pengawasan SIPP
16. HAKIM WASMAT
17. MONITORING ADMINISTRASI BIAYA PERKARA
18. PANJAR BIAYA PERKARA
19. PELAPORAN KEUANGAN PERKARA DAN KOMDANAS
20. PENETAPAN MAJELIS HAKIM DAN PP
21. Kewajiban Hakim untuk memonitor BA Sidang
22. COURT CALENDER
23. Pengunggahan dokumen Persidangan pada SIPP
24. Penundaan Sidang pada SIPP oleh PP
25. Kesesuaian SIPP dengan Proses Berlangsung
26. Pemberkasan Arsip Perkara di Minutasi
27. Penerapan Surat Tercatat SEMA 1 2023
28. PELAKSANAAN DELEGASI MASUK
29. PELAKSANAAN DELEGASI KELUAR
30. Implementasi SOP Kepaniteraan
31. Implementasi SOP Kesekretariatan
32. PENYERAHAN BERKAS PERKARA INACTIVE
33. Kelengkapan Berkas Banding
34. Prosedur Tata Kelola Arsip
35. PROSEDUR PEMINJAMAN BERKAS
36. PELAPORAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK
37. Survei SKM dan SPAK, SPKP, SURVEY HARIAN
38. PENERAPAN APLIKASI E-RATERANG
39. Format Putusan sudah sesuai SK KMA 359.2022
40. STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
41. PROSEDUR PELAKSANAAN PERMINTAAN INFORMASI
42. RAPAT EVALUASI KINERJA ANGGARAN
43. Proses Surat Menyurat dengan Ditjend Badilum
44. Adanya Uraian Tugas Masing2 Unit

45. BIMBINGAN TEKNIS (DDTK)
46. LAYANAN DISABILITAS
47. SARANA DAN PRASARANA DISABILITAS
48. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZI
49. PENGELOLAAN AGEN PERUBAHAN
50. KINERJA AGEN PERUBAHAN

51. PENGIMPLEMENTASIAN CORE VALUES
52. PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS
53. MANAJEMEN RESIKO
54. PUBLIKASI E-LHKPN _ E-LHKASN
55. MAKLUMAT PELAYANAN
56. STANDAR PELAYANAN
57. RUANG TAMU TERBUKA
58. MONITORING LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
59. POSBAKUM
60. LAYANAN HUKUM PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
61. SIDANG DILUAR GEDUNG
62. SAKIP
63. EVALUASI AKIP
64. LKJIP
65. PENGELOLAAN BMN LAPORAN WASDAL BMN
66. PENGELOLAAN KENDARAAN DAN RUMAH DINAS
67. PENGELOLAAN ASET PERANGKAT PENGOLAH DATA
68. PENGELOLAAN WIBSITE PN
69. PERJALANAN DINAS
70. PERAWATAN DAN PENGELOLAAN SERVER
71. PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN, DBR _ LABELISASI BMN
72. MONITORING UP
73. PENGELOLAAN SIKEP
74. RKP, RKGB DAN USUL PENSIUN
75. Kontrak Kantin (PNBP Kantin)
76. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN, BMN DIPA 01 DAN 03
77. PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
78. KESESUAIAN DOKUMEN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA
79. PENILAIAN INDIKATOR IKPA
80. PENATAUSAHAAN PNBP FUNGSIONAL
81. PELAPORAN MONEV BAPPENAS DAN MONEV SMART DJA
82. PENGADAAN BARANG DAN JASA
83. PEJABAT PERBENDAHARAAN TELAH SERTIFIKASI
84. PENGELOLAAN PEGAWAI NON ASN SESUAI UU NO 20 TH 2023
85. PENERAPAN PERMA 3 TAHUN 2020