Pengadilan Negeri Rantau Kelas IIPengadilan Negeri Rantau Kelas IIPengadilan Negeri Rantau Kelas II
  • Beranda
  • Tentang Pengadilan
    • Pengantar dari Ketua Pengadilan
    • Visi, Misi dan Motto
    • Profil Pengadilan
      • Sejarah Pengadilan
      • Profil Hakim dan Pegawai
        • Profil Ketua dan Wakil Ketua
        • Profil Hakim
        • Profil Panitera dan Sekretaris
        • Profil Pejabat Struktural
        • Profil Pejabat Fungsional
        • Profil Panitera Pengganti
        • Profil Jurusita/Jurusita Pengganti
        • Profil Pelaksana
        • Profil PPPK
      • Struktur Organisasi
      • Wilayah Yuridiksi
      • Tugas Pokok dan Fungsi
    • Profil Role Model dan Agen Perubahan
      • Profil Role Model
      • Profil Agen Perubahan
    • Kepaniteraan
      • Kepaniteraan Pidana
        • Prosedur Permohonan Banding
        • Prosedur Permohonan Kasasi Pidana
        • Tugas dan Fungsi Pidana
      • Kepaniteraan Perdata
        • Jenis dan Syarat Pelayanan
        • Biaya Perkara Per Radius
        • Daftar Delegasi
        • Prosedur Permohonan Banding
        • Prosedur Permohonan Kasasi
        • Prosedur Konsinyasi
        • Prosedur Permohonan Eksekusi
        • Tugas dan Fungsi Perdata
      • Kepaniteraan Hukum
        • Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
        • Tugas dan Fungsi Hukum
    • Kesekretariatan
      • Sub Bagian Perencanaan, TI Dan Pelaporan
      • Sub Bagian Kepegawaian, Oganisasi dan Tata Laksana
      • Sub Bagian Keuangan dan Umum
    • Sistem Pengelolaan Pengadilan
      • E-Learning
      • Kebijakan/Yurisprudensi
      • Rencana Strategis
      • Pengawasan dan Kode Etik Hakim
  • Layanan Publik
    • Jam Kerja
    • Tata Tertib
      • Tata Tertib Umum
      • Tata Tertib Persidangan
    • Daftar Informasi Publik (DIP)
    • Laporan
      • Laporan Tahunan
        • Laporan Keuangan Audited
        • Laporan Pelaksanaan Kegiatan
        • Laporan Layanan Informasi Publik
        • Aset dan Inventaris
      • SOP
      • Survey IKM
      • Survey IPK
      • Survei Harian
      • LKjIP dan Dokumen SAKIP
        • Ringkasan LKJIP
      • Daftar Aset dan Inventaris
      • LHKPN & LHKASN
      • Laporan RKAKL
      • Laporan DIPA
      • Laporan Realisasi Anggaran
      • Laporan Manajemen Resiko
      • CETAK BIRU MAHKAMAH AGUNG
    • Pengaduan Layanan Publik
      • Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan
      • Alur dan Jangka Waktu Pengaduan
      • Hak-Hak dalam Proses Persidangan
      • Fasilitas Publik
      • Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan
      • Hak-Hak Pelapor dugaan Pelanggaran Hakim dan Pegawai
    • Layanan Informasi Publik
      • Dasar Hukum
      • Struktur PPID
      • Prosedur Permohonan Informasi
      • Prosedur Keberatan atas Permintaan Informasi
      • Laporan Akses Informasi
      • Kontak Pelayanan Informasi
      • Tautan SIPPN Menpan
      • Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
    • Info Perkara dan Persidangan
      • Jadwal Sidang
      • Info Denda Tilang
      • Informasi Perkara
      • Statistik Perkara
      • Direktori Putusan
      • Delegasi
      • Alur Mediasi
    • Layanan e-Berpadu
    • Panduan e-Court
    • Panduan Eraterang
    • Anjungan Layanan Mandiri
      • Layanan Perdata
      • Layanan Pidana
      • Layanan Hukum
      • Layanan Umum
  • Layanan Hukum
    • Prosedur Peminjaman Berkas
    • Layanan Bantuan Hukum
      • Alur Layanan Pos Bantuan Hukum
      • Biaya Layanan Hukum
      • Pengaduan Masyarakat
    • JDIH MA
      • SEMA
      • PERMA
      • SK-KMA
    • JDIH PN Rantau
    • Prosedur Berperkara
      • Prosedur Gugatan Sederhana
      • Prosedur Perkara Perdata
      • Prosedur Eksekusi
    • Prosedur Layanan Permohonan Salinan Putusan
  • Hubungi Kami
    • Alamat Pengadilan
    • Media Sosial PN Rantau
      • INSTAGRAM
      • FACEBOOK
      • YOUTUBE
      • PTSP PN Rantau
  • Berita
    • Berita Umum
    • Galeri Foto
      • Kegiatan Pengadilan
      • Fasilitas dan Ruangan Untuk Publik
      • Fasilitas Dan Ruangan Untuk Kelompok Rentan
      • Sarana Persidangan Anak
      • Informasi Serta Merta
    • Video Galeri
    • Artikel
  • Reformasi Birokrasi
    • Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)
    • Zona Integritas
      • LKE ZI PN Rantau

Sejarah Pengadilan

Sejarah Pengadilan Negeri Rantau

Humas_PN_Rantau
Features
Dilihat: 6542
Rating:
( 1 Rating )

Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang
 

 Pengadilan Negeri Rantau

Daerah Kabupaten Tapin dahulunya adalah merupakan Kawedanan yang berada di bawah lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan di Kandangan. Kemudian sejak tanggal 30 Nopember 1963 Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin dinyatakan resmi berdiri sendiri. Begitu pula halnya dengan Pengadilan Negeri Rantau, dulunya merupakan cabang dari Pengadilan Negeri Kandangan, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : JZB.1/1/15 tanggal 25 Juni 1973 dinyatakan resmi berdiri sendiri.

Kabupaten Tapin merupakan salah satu bagian dari propinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada 21° 11' 40'' LS dan 114° 4' 27'' BT sampai dengan 115° 3' 20'' BT serta berbatasan dengan :

  • Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) di sebelah utara
  • ·Kabupaten Banjar di sebelah selatan
  • Kabupaten Barito Kuala di sebelah barat, dan
  • Kabupaten Banjar di sebelah timurJarak  Ibukota  Kabupaten  Tapin  dengan  beberapa  Kabupaten  disekitarnya  adalah  sebagai  berikut  :

1.    Kabupaten  Tapin  ke  HSS  +  20  Km

2.    Kabupaten  Tapin  ke  HST  +  50  Km

3.    Kabupaten  Tapin  ke  HSU  +  60  Km

4.    Kabupaten  Tapin  ke  Tanjung  +  100 Km

5.    Kabupaten  Tapin  ke  Martapura +   60  Km

6.    Kabupaten  Tapin  ke  Banjarbaru  +   70 Km

7.    Kabupaten  Tapin  ke  Pelaihari  +  90  Km

8.    Kabupaten  Tapin  ke  Banjarmasin +   113 Km

9.    Kabupaten  Tapin  ke  Kotabaru  +   300 Km

Wilayah administratif Kabupaten Tapin mencakup wilayah seluas 2.700,82 km persegi yang terdiri dari 12 wilayah kecamatan. Dari data statistik yang ada, pada umumnya masing-masing kecamatan di Tapin memiliki luas wilayah yang hampir merata.

Kecamatan dengan luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas wilayah 730,48 km2 atau sebesar 27,04% dari keseluruhan luas Kabupaten Tapin, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Tapin Utara dengan luas wilayah 71,49 km2 atau sebesar 2,65% dari keseluruhan luas Kabupaten Tapin.

Apabila dilihat dari letak ketinggiannya dari permukaan laut diketahui bahwa kebanyakan luas daerah di Kabupaten Tapin berada pada kelas ketinggian 0-7 m dari permukaan laut, yakni sebesar 67,34% luas wilayah. Sedangkan luas wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut hanya berkisar 1,21% luas wilayah.

Jika dilihat dari kelas kemiringannya, Kabupaten Tapin merupakan daerah yang landai dengan kemiringan 0-2% yang meliputi 82,93% dari luas daerah di Kabupaten Tapin. Sedangkan pada kelas kemiringan antara 2,1 - 8 % hanya meliputi 0,62% dari luas wilayah Kab. Tapin. 

Iklim

Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, daerah Kalimantan Selatan termasuk daerah dengan type iklim A dan E. Type A mencakup wilayah pegunungan dengan luas 1.835.000 Ha dan type E mencakup wilayah pantai timur selatan dan barat kanan Sungai Barito dengan luas 1.865.000 Ha. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson di atas, maka wilayah Kabupaten Tapin pada 3 (tiga) tahun terakhir termasuk daerah dengan type E atau agak kurang lebih 6 (enam) bulan kering dan nilai Q = 1 bulan kering mempunyai curah hujan < 100 mm dan bulan basah > 100 mm.

  

Tofografi dan Kemiringan Lereng

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tapin ini terletak pada dataran rendah. Wilayah yang dengan ketinggian antara 0 - 7 meter dpl, yaitu seluas 67.34 % dari luas wilayah. Wilayah dengan ketinggian antara 7 meter hingga 500 meter dpl menempati luas 31.45 % dri luas wilayah dan sisanya wilayah dengan ketinggian 1.21 %. Kondisi fisik penting yang lain adalah kemiringan lereng. Kemiringan lereng secara umum di Kabupaten Tapin relatif datar yaitu berkisar antara 0 - 2 %. Daerah yang mempunyai kemiringan lereng 0-2% ini seluas kurang lebih 180.376 Ha atau 83 % dari total luas Kabupaten Tapin. Wilayah dengan kemiringan lereng terjal atau di atas 90% adalah di Kecamatan Piani. Wilayah dengan kemiringan lereng terjal di Kecamatan Piani mempunyai luasan sebesar 5.890 Ha atau sekitar 2,71 % dari luas wilayah Kabupaten Tapin.

 

Berdasarkan kondisi lereng dan topografi di wilayah Tapin mempunyai tingkat bahaya erosi relatif kecil. Daerah dengan tingkat bahaya erosi sedang sampai tinggi hanya seluas 19.727 Ha atau setara 9% total luas wilayah Tapin. Hal ini menunjukkan secara alami kondisi fisik permukaan tanah di Kabupaten Tapin relatif baik.

Pengadilan Negeri Rantau sebagai bagian dari lembaga yudikatif dalam melaksanakan tugas dan kinerja sehari-hari selalu ditopang dengan sarana dan prasarana untuk memperlancar tugas pengadilan sebagai tempat orang pencari keadilan. Sarana dan prasarana yang ada di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rantau semuanya adalah milik negara. Sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Rantau dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sarana dan prasarana gedung serta sarana dan prasarana fasilitas gedung.  

 

Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Rantau :

  1. Pengadilan Negeri Rantau, dulunya merupakan cabang dari Pengadilan Negeri Kandangan, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : JZB.1/1/15 tanggal 25 Juni 1973 dinyatakan resmi berdiri sendiri.

  2. Berdasarkan DIPA No. 058/ XIII/ 3/ 1985 tanggal 11 Maret 1985 telah dilaksanakan pekerjaan perluasan ruang gedung oleh CV. BAKTI UTAMA RANTAU dengan biaya Rp. 15.640.000,- seluas 80 m².

  3. Kemudian sebagai pemenuhan usul rencana dan rehabilitasi gedung Kantor Pengadilan Negeri Rantau yang disampaikan dalam Pra DUP tahun anggaran 1987/1988 (vide surat tanggal 2 September 1986 Nomor : W12.DD.KU.02.01.807) telah direalisasi rehabilitasi atap gedung kantor seluas 624 m ,peninggian 20 cm, lantai seluas 48 m dan perbaikan instalasi listrik dengan biaya sebesar Rp. 15.784.000,- DIP Nomor : 074/XIII /3/1988 tanggal 1 Maret 1988 yang pelaksanaan pekerjaannya dimulai pada tanggal 5 Oktober 1988 sampai dengan pada tanggal 18 Nopember 1988 oleh CV. RAWA SEJAHTERA RANTAU.

  4. Pada tahun 2007 berdasarkan DIPA No. 488.0/005-01.0/XVIII/2007, gedung Pengadilan Rantau mengalami renovasi dengan biaya Rp. 1.574.000.000,- oleh PT. INDEROMO DWI PRATAMA, dikerjakan mulai tanggal 25 Juli 2007 sampai dengan tanggal 6 Desember 2007. Gedung terdiri dari 2 lantai dan 1 bangunan yang terpisah dari bangunan induk terdiri 1 lantai.

  5. Sementara pada tahun anggaran 2008 telah pula dilakukan pemasangan keramik gedung kantor dan rehab pagar gedung kantor dengan pagu anggaran Rp.152.063.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam puluh tiga ribu rupiah)

  6. Sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2021 Kantor Pengadilan Negeri Rantau telah beberapa mengalami musibah Banjir

  7. Kemudian Pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Rantau mendapatkan alokasi anggaran pembangunan Gedung Kantor Pasca Bencana Tahap I berdasarkan Nomor Kontrak W15.U8/1526/PL.01/8/2022 tanggal 19 Agustus 2022 dengan nilai Kontrak Rp.6.393.506.381,40 oleh PT. BUANA UTAMA KARYA

  8. Selanjutnya pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Rantau Kembali mendapat alokasi anggaran Pembangunan Gedung lanjutan berdasarkan nomor Kontrak W15-U9/602/PL.01.03/4/2023 tanggal 11 April 2023 dengan nilai kontrak Rp. 26.129.576.000 oleh PT. HARYADI INDO UTAMA

  9. Selanjutnya pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Rantau Kembali mendapat alokasi anggaran Sarana Lingkungan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Rantau berdasarkan nomor Kontrak 838/SEK.W15-U9/PL.1.1.6/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 dengan nilai kontrak Rp.1.150.000.000 oleh PT. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI yang pelaksanaannya sampai dengan Bulan Oktober 2024, dan sampai dengan laporan ini disusun progres Pembangunan telah mencapai +100%

  10. Selanjutnya pada Bulan Oktober 2024 Pengadilan Negeri Rantau mendapat alokasi Bantuan Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Rantau lanjutan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin yang pelaksanaannya sampai dengan Akhir Bulan Desember 2024, dan sampai dengan laporan ini disusun progres Pembangunan telah mencapai +100%

Nama – nama Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak Tahun 1977:

1.   ALMUNAR A. SAIDI sejak tahun 1977;

2.  H. SAFWANOOR JOESRAN, SH. sejak tahun 1978;

3.  BORKAT RITONGA, SH  sejak tahun 1985 ;

4.  ZAHNIR HAZRAL,  SH sejak tahun 1990 ;

5.  DJUMADI NOTODIHARJO, SH sejak tahun 1993 ;

6.  SALTIAR KISAM, SH. sejak tahun 1999 ;

7.  ABDUL FATTAH, SH sejak tahun 2001 ;

8.  BACHRIN NOOR, SH sejak tahun 2004 ;

9.  HJ. NURUL HASANAH, SH sejak tahun 2005 ;

10. N A W A J I,  SH sejak tahun 2009;

11.  AVIA UCHRIANA, SH.,MH sejak tahun 2010 ;

12.  SINUNG BARKAH PRACAYA, SH.,MH sejak tahun 2012

13.  HJ. FRIDA ARIYANI, SH.,M.HUM sejak tahun 2014

14.  ERNA INDRAWATI, SH.,MH sejak tahun 2016

15. SUTIYONO, SH sejak tahun 2017

16. ERVEN LANGGENG KASEH, SH.,MH sejak tahun 2018

17. EKO SETIAWAN, S.H.,MH sejak 11 Juni 2020

18. D.H. WISNU GAUTAMA, S.H.,.M.Kn sejak 9 FEBRUARI 2022

19. ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H.M.H Sejak 14 Desember 2023 sampai sekarang

 

 Nama Panitera / Sekretaris sejak tahun 1965 s/d 2015 

1.     ....

2.      SYAHRIANSYAH ;

3.      SANYOTO, SH  ;

4.      R. SOESANTYO ARIBOWO, SH sejak tahun 2014

 

berdasarkan Perma nomor 7 Tahun 2015 ini mengatur pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan Negeri Rantau

Nama Panitera sejak Pelantikan Akhir Tahun 2015  :

1.     R. SOESANTYO ARIBOWO, SH 

2.     HJ. MASDARIAH, SH Sejak Tahun 2016

3.     SRI MARTONO, SH.,MH Sejak Tahun 2018

4.     MANSYAH, SH sejak 2 Juni 2020

5.     MULYADI, SH sejak 19 November  2021

6.     RICKY RAHMAN, S.H sejak 8 Desember 2025

Nama Sekretaris sejak Pelantikan Akhir Tahun 2015  :

      1.     H. DARMA

      2.    HANAPI,S.H sejak 11 Nopember 2019 sampai sekarang


  • Sebelum
  • Berikut
© 2026 Template PN Kalsel Tim IT PN Kalsel||Design By IT PN Rantau
  • Beranda
  • Tentang Pengadilan
    • Pengantar dari Ketua Pengadilan
    • Visi, Misi dan Motto
    • Profil Pengadilan
      • Sejarah Pengadilan
      • Profil Hakim dan Pegawai
        • Profil Ketua dan Wakil Ketua
        • Profil Hakim
        • Profil Panitera dan Sekretaris
        • Profil Pejabat Struktural
        • Profil Pejabat Fungsional
        • Profil Panitera Pengganti
        • Profil Jurusita/Jurusita Pengganti
        • Profil Pelaksana
        • Profil PPPK
      • Struktur Organisasi
      • Wilayah Yuridiksi
      • Tugas Pokok dan Fungsi
    • Profil Role Model dan Agen Perubahan
      • Profil Role Model
      • Profil Agen Perubahan
    • Kepaniteraan
      • Kepaniteraan Pidana
        • Prosedur Permohonan Banding
        • Prosedur Permohonan Kasasi Pidana
        • Tugas dan Fungsi Pidana
      • Kepaniteraan Perdata
        • Jenis dan Syarat Pelayanan
        • Biaya Perkara Per Radius
        • Daftar Delegasi
        • Prosedur Permohonan Banding
        • Prosedur Permohonan Kasasi
        • Prosedur Konsinyasi
        • Prosedur Permohonan Eksekusi
        • Tugas dan Fungsi Perdata
      • Kepaniteraan Hukum
        • Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
        • Tugas dan Fungsi Hukum
    • Kesekretariatan
      • Sub Bagian Perencanaan, TI Dan Pelaporan
      • Sub Bagian Kepegawaian, Oganisasi dan Tata Laksana
      • Sub Bagian Keuangan dan Umum
    • Sistem Pengelolaan Pengadilan
      • E-Learning
      • Kebijakan/Yurisprudensi
      • Rencana Strategis
      • Pengawasan dan Kode Etik Hakim
  • Layanan Publik
    • Jam Kerja
    • Tata Tertib
      • Tata Tertib Umum
      • Tata Tertib Persidangan
    • Daftar Informasi Publik (DIP)
    • Laporan
      • Laporan Tahunan
        • Laporan Keuangan Audited
        • Laporan Pelaksanaan Kegiatan
        • Laporan Layanan Informasi Publik
        • Aset dan Inventaris
      • SOP
      • Survey IKM
      • Survey IPK
      • Survei Harian
      • LKjIP dan Dokumen SAKIP
        • Ringkasan LKJIP
      • Daftar Aset dan Inventaris
      • LHKPN & LHKASN
      • Laporan RKAKL
      • Laporan DIPA
      • Laporan Realisasi Anggaran
      • Laporan Manajemen Resiko
      • CETAK BIRU MAHKAMAH AGUNG
    • Pengaduan Layanan Publik
      • Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan
      • Alur dan Jangka Waktu Pengaduan
      • Hak-Hak dalam Proses Persidangan
      • Fasilitas Publik
      • Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan
      • Hak-Hak Pelapor dugaan Pelanggaran Hakim dan Pegawai
    • Layanan Informasi Publik
      • Dasar Hukum
      • Struktur PPID
      • Prosedur Permohonan Informasi
      • Prosedur Keberatan atas Permintaan Informasi
      • Laporan Akses Informasi
      • Kontak Pelayanan Informasi
      • Tautan SIPPN Menpan
      • Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
    • Info Perkara dan Persidangan
      • Jadwal Sidang
      • Info Denda Tilang
      • Informasi Perkara
      • Statistik Perkara
      • Direktori Putusan
      • Delegasi
      • Alur Mediasi
    • Layanan e-Berpadu
    • Panduan e-Court
    • Panduan Eraterang
    • Anjungan Layanan Mandiri
      • Layanan Perdata
      • Layanan Pidana
      • Layanan Hukum
      • Layanan Umum
  • Layanan Hukum
    • Prosedur Peminjaman Berkas
    • Layanan Bantuan Hukum
      • Alur Layanan Pos Bantuan Hukum
      • Biaya Layanan Hukum
      • Pengaduan Masyarakat
    • JDIH MA
      • SEMA
      • PERMA
      • SK-KMA
    • JDIH PN Rantau
    • Prosedur Berperkara
      • Prosedur Gugatan Sederhana
      • Prosedur Perkara Perdata
      • Prosedur Eksekusi
    • Prosedur Layanan Permohonan Salinan Putusan
  • Hubungi Kami
    • Alamat Pengadilan
    • Media Sosial PN Rantau
      • INSTAGRAM
      • FACEBOOK
      • YOUTUBE
      • PTSP PN Rantau
  • Berita
    • Berita Umum
    • Galeri Foto
      • Kegiatan Pengadilan
      • Fasilitas dan Ruangan Untuk Publik
      • Fasilitas Dan Ruangan Untuk Kelompok Rentan
      • Sarana Persidangan Anak
      • Informasi Serta Merta
    • Video Galeri
    • Artikel
  • Reformasi Birokrasi
    • Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)
    • Zona Integritas
      • LKE ZI PN Rantau